Jokowi-JK Diminta Ubah Sistem Pembahasan Anggaran

jpnn.com - JAKARTA -- Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habsyi mengatakan era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berakhir Oktober 2014 ini, meninggalkan warisan "kebiasaan" jual-beli mata anggaran di parlemen.

Menurutnya, fakta-fakta persidangan berbagai  kasus korupsi yang melibatkan Anggota DPR  menggambarkan pola yang beragam, tapi serupa karena parlemen ikut menentukan hingga pembahasan satuan tiga.

Karenanya, ia berharap agar di era Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu memformulasikan sistem penyusunan dan pembahasan anggaran yang lebih terbuka.

Hal ini, lanjut Fahmi, agar pola "jual-beli" mata anggaran antara eksekutif-legislatif bisa dihentikan dan diminimalisir demi kepentingan rakyat dan masa depan keluarga anggota legislatif dan pejabat eksekutif itu sendiri. Pasalnya, sudah banyak anggota dewan yang masuk penjara.

"Salah satu warisan pemerintahan SBY  seperti ini yang tidak boleh ditransisikan ke pemerintahan Jokowi-JK jika ingin meringankan beban fiskal pemerintahan ke depan sekaligus menyelamatkan masa depan keluarga anggota legislatif dan eksekutif itu sendiri," kata Fahmi kepada JPNN, Jumat (29/8).

Dia menegaskan, Jokowi-JK dan pimpinan legislatif ke depan sebaiknya bersinergi kesepahaman dan  menginisiasi  revolusi mental soal pembahasan anggaran. "Tak penting koalisi ataupun oposisi di parlemen jika ujungnya hanya untuk meningkatkan tawar-menawar dalam "ruang abu-abu"," ujarnya.

Fahmi menyadari bahwa partai politik adalah lembaga nirlaba dengan investasi tak terhingga. Maka diperlukan solusi strategis agar partai politik ke depan dapat mandiri dan membiayai kegiatan-kegiatan tanpa harus "menumbalkan" kader-kadernya di jeruji besi.

"Parpol sebaiknya merumuskan unit asset management yang profesional di dalam partainya agar sumbangan para anggota partai kedepan bermanfaat secara finansial kepada anggota partai dan mendukung kegiatan partai kedepan," paparnya.