Jokowi Kecewa dengan Angka yang Dipasang Rumah Sakit, Lantas Menyebut DKI Jakarta

"Paling tidak kita memiliki, di dalam perencanaan itu, bagaimana kalau rumah sakit itu penuh. Jangan (rumah sakit) sudah penuh baru menyiapkan. Akan terlambat," katanya.

Presiden juga meminta agar para kepala daerah rajin turun ke lapangan untuk mengontrol langsung kondisi di lapangan, terutama menyangkut ketersediaan obat hingga kecukupan pasokan oksigen.

Selain itu, para kepala daerah juga diminta untuk terus memantau tingkat keterisian rumah sakit.

"Saya lihat beberapa daerah, rumah sakit masih memasang angka 20 atau 30 persen dari kemampuan tempat tidur yang ada. Lha ini bisa dinaikkan. Bisa 40 persen atau seperti di DKI Jakarta sampai ke 50 (persen) yang didedikasikan kepada (pasien) COVID-19. Ini kepala daerah harus tahu, jadi kapasitas berapa dan harus diberikan kepada (pasien) COVID-19 berapa. Kalau tidak, nanti kelihatan rumah sakitnya BOR-nya sudah tinggi banget, padahal yang dipakai baru 20 persen. Banyak yang seperti itu," ujarnya.

Presiden Jokowi juga menyoroti soal percepatan belanja daerah dan percepatan bantuan sosial, terutama yang berkaitan dengan bantuan UMKM, dana bantuan sosial, dan Dana Desa.

Berdasarkan data yang diterima presiden, anggaran UMKM untuk seluruh daerah ada Rp 13,3 triliun, sementara yang tersalurkan baru Rp 2,3 triliun.

"Padahal kita sekarang ini butuh sekali. Rakyat butuh sekali. Rakyat menunggu. Sehingga saya minta ini agar segera dikeluarkan. Perlindungan sosial ada anggaran, di catatan saya, Rp 12,1 triliun. Realisasi juga baru Rp 2,3 triliun. Belum ada 20 persen semuanya. Padahal rakyat menunggu ini," ujarnya.

Demikian halnya dengan Program Dana Desa di mana jumlah totalnya mencapai Rp 72 triliun.