Jokowi Mania: Penolak IKN Nusantara Belum Move On dari 2019

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP Jokowi Mania (JoMan) Akhmad Gojali Harahap tak khawatir dengan munculnya penolakan terhadap IKN Nusantara.

Menurut dia, para penolak itu adalah sebagian kecil masyarakat yang pada Pilpres 2019 mendukung calon lain.

"Seluruh proses menuju pemindahan sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR sampai keluar UU. Maka, menerima dan melaksanakannya adalah menjadi keharusan. Karena, UU tersebut mengikat, termasuk pemerintahan setelah Jokowi nanti," kata Gojali di Jakarta, Senin (7/2).

Menurut Gojali Harahap, secara umum, ada beberapa faktor kenapa mereka menolak pemindahan ibu kota.

Pertama, mereka lupa sejarah atau melupakan sejarah bahwa pada 1957, Presiden Soekarno sudah menggagas pemindahan ibu kota ke Palangka Raya.

Kemudian, pada 1997 Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres Nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri yang dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.

Lalu, pada 2013 Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyodorkan skenario mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dibangun benar-benar atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.

"Terakhir, pada 2019 Presiden Jokowi mengumumkan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Prosesnya sudah lama dan tidak ujug-ujug," beber dia.