Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Jokowi Mengingatkan BEM UI soal Tata Krama, Jamiluddin Berkomentar Begini

Rabu, 30 Juni 2021 – 15:30 WIB
Jokowi Mengingatkan BEM UI soal Tata Krama, Jamiluddin Berkomentar Begini - JPNN.COM
Pakar komunikasi politik Univeristas Eza Unggul Jamiluddin Ritonga. Foto: Dokumentasi pribadi for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai tidak ada yang istimewa dari respons Presiden Jokowi, menanggapi kritik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

Sebelumnya, presiden tidak mempersoalkan kritik BEM UI soal unggahan Jokowi: The King of Lip Service itu.

Jokowi menyebut kritik itu merupakan bentuk ekspresi yang diperbolehkan di negara demokrasi seperti Indonesia.

"Semuanya normatif yang memang selayaknya disampaikan seorang pemimpin di negara yang menganut demokrasi," kata Jamiluddin kepada JPNN.com, Rabu (30/6).

Menurut dia, di negara demokrasi seperti Indonesia, kebebasan berpendapat memang dilindungi oleh negara.

Oleh karena itu, normal saja Jokowi mengatakan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi.

"Justru akan aneh kalau Jokowi mengatakan sebaliknya. Jokowi malah akan dinilai keluar dari koridor negara demokrasi," ujar Jamiluddin.

Penulis buku Perang Bush Memburu Osama itu juga menyoroti pernyataan Jokowi mengingatkan BEM UI soal budaya tata krama dan nilai sopan santun.

Persoalannya, lanjut Jamiluddin, ukuran tata krama dan nilai sopan santun itu tidak sama untuk semua etnis di Indonesia.

"Sopan menurut etnis Batak atau Minang, belum tentu sopan menurut etnis Jawa," ucapnya.

Atas dasar itu, Jamiluddin memandang akan relatif sulit bila penerapan demokrasi dikaitkan dengan budaya tata krama dan nilai sopan santun seperti di Indonesia yang multietnis.

Pasalnya, peluang salah komunikasi dan salah persepsi sangat terbuka.

Baca Juga: Revisi UU ASN: Eselon I & II Daerah Diusulkan Jadi Aset Nasional, Diangkat Pemerintah Pusat

Oleh karena itu dia menyarankan persoalan budaya tata krama dan nilai sopan santun dalam praktik berdemokrasi perlu dioperasionalkan melalui kesepakatan nasional.

"Tujuannya, praktik demokrasi di Indonesia tidak menimbulkan multitafsir," kata Jamiluddin Ritonga. (cr3/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Pakar komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga komentari respons Jokowi menjawab kritik BEM UI, simak.

Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News