Jokowi Merespons Langsung Keluhan Para Kades Soal Dana Desa

jpnn.com, BANTUL - Presiden Joko Widodo mendengar langsung keluhan para kepala desa dalam acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2018 yang dihelat di Graha Pradipta Jogja Expo Center (JEC), Bantul, Yogyakarta pada Rabu (25/7).

Pada forum yang dihadiri sekitar 2.000 kepala desa (Kades) tersebut, Jokowi memang memberi kesempatan kepada mereka untuk menyampaikan kesulitan terutama dalam hal dana desa. Beberapa kades mengeluhkan sulitnya membuat surat pertanggungjawaban (SPJ).

Sebagai contoh, Kepala Desa Kemloko, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung Yasmudi, mengaku kesulitan menyusun SPJ karena sangat tebal dan banyak.

“Sulitnya itu tebal sekali SPJ-nya itu. Bukunya itu sangat tebal sekali dan perinciannya itu sukar sekali," keluhnya.

Hal senada disampaikan Hari Wibowo, kades asal Ceper, Kabupaten Klaten. Dia mengaku mengalami kesulitan dalam menyusun SPJ, salah satunya karena sebagian besar warga desa tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Yang pertama masalah pajak, karena kami memberdayakan masyarakat desa kadang kan tidak punya NPWP padahal kan semua bantuan harus kena pajak. Sehingga toko enggak mau memberikan harga setelah pajak PPN dan PPh. Sehingga kepala desa harus minta nota kosong," ungkapnya.

Selain itu, dia Juga mengaku kesulitan dalam hal perencanaan yang tidak sesuai dengan realisasi. Hal ini menurutnya dikarenakan Sumber Daya Manusia di desa yang masih kurang memahami hal tersebut.

Mendengar keluhan para kades tersebut, Presiden Ketujuh RI pun mengatakan akan mengevaluasi format SPJ dana desa yang dianggap rumit oleh para kepala desa.