Jokowi Minta LKPP Prioritaskan Produk UKM Masuk e-Catalog

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), memprioritaskan produk dengan komponen lokal tinggi untuk bisa masuk dalam e-Catalog. Terutama barang-barang hasil industri Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

"Saya minta kepala LKPP memprioritaskan produk dengan komponen lokal yang sangat tinggi agar didahulukan. Persulit barang impor itu. impar impor senangnya kita. Setoplah," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut, bahwa penggunaan duit negara untuk kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak boleh hanya menjadikan harga murah sebagai patokan. Apalagi bila diperoleh dengan cara impor.

"Saya lebih senang kalau kita beli barang lokal meski harganya sedikit lebih mahal. Fasilitasi barang-barang yang produk dalam negeri betul-betul secepatnya bisa masuk e-Catalog. Usaha kecil menengah segera masuk e-Catalog," tegasnya.

Sebagai contoh, barang hasil UKM yang bisa masuk e-Catalog, kata Jokowi, seperti Cikrak atau keranjang untuk mengambil sampah. Meski belum memenuhi standar kualitas paling tinggi, produk tersebut bisa diberikan dispensasi untuk masuk dalam e-Catalog. Begitu juga barang-barang lain yang dibutuhkan.

"Enggak mungkin kualitasnya semuanya pada level yang tinggi. Kita ingin hidupkan ekonomi kita. Aturan e-Catalog LKPP jangan persulit produk dalam negeri, agar produk kita menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kalau ada aturannya ubah aturannya. Aturan yang buat kita kok. Permudah aturannya, gampangkan aturannya," tegas suami Iriana itu.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta LKPP mengecek betul perusahaan-perusahaan yang terdaftar di lembaga tersebut. Jangan sampai mereka hanya sebagai perantara karena bukan perusahaan dalam negeri.

Jokowi pengin pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan anggaran ribuan triliun, betul-betul diamankan untuk usaha dalam negeri.