Jokowi: Mobil Murah Program Nggak Benar

jpnn.com - MESKI seluruh menteri ekonomi pemerintah yang dimotori Wakil Presiden Boediono mendukung penuh mobil murah dan ramah lingkungan (low cost green car/LCGC), program tersebut menuai tentangan. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil kompak menolak kebijakan tersebut.

Penolakan itu tentu bukan tanpa alasan. Menurut Jokowi, program pemerintah soal mobil murah dinilai hanya menambah kemacetan di ibu kota. Dia pun menyampaikan keluhan itu kepada Wakil Presiden Boediono melalui surat yang telah dikirim.

''Mobil murah itu nggak bener. Yang bener itu transportasi murah. Sekali lagi, itu enggak bener,'' ujarnya tegas di sela-sela Meeting of The Governors/Mayor of The Capitals of ASEAN di JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9).

Senada dengan Jokowi, rekan separtainya di PDI Perjuangan yang saat ini menjabat gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, juga menolak mobil murah. Kebijakan mobil murah dinilai hanya akan menambah beban jalan dan membuat kota-kota besar semakin macet.

Dia pun meminta konsep mobil murah tersebut dikaji ulang. ''Pertimbangan telah overload-nya jalan-jalan di Indonesia harus dipikirkan. Kalau itu (mobil murah) konsep mobil nasional, oke saja. Sebab, itu merangsang industri dalam negeri. Tapi, kalau impor, ya jangan,'' ujar Ganjar kepada wartawan di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/9).

Selain dua gubernur pencinta musik rock tersebut, kritik datang dari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Ridwan yang belum lama dilantik itu langsung menolak program mobil murah ramah lingkungan tersebut. ''Saya tidak setuju dengan program mobil murah yang bisa menambah banyak kendaraan dan mempersempit usaha kita mengurai kemacetan,'' tegasnya di Bandung kemarin.

Dia menyebutkan, kehadiran mobil murah akan meningkatkan pembelian mobil baru di Kota Bandung. Dengan demikian, pemerintah daerah akan lebih repot mengurai kemacetan. Pria yang sebelumnya berprofesi arsitek itu mengusulkan peredaran dan penjualan mobil murah ramah lingkungan diarahkan ke kota-kota yang belum padat penduduk.

Sementara itu, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharani menolak berkomentar langsung soal kebijakan mobil murah tersebut. Melalui Kepala Bappeko Surabaya Agus Imam Sonhaji, Pemkot Surabaya menilai program tersebut tidak sejalan dengan program yang tengah dirintis di kota ini. Yakni, pembangunan proyek angkutan masal cepat (AMC) monorel dan trem. (git/JPNN/c5/mas)