Jokowi Punya Tanggung Jawab, Harusnya Mundur Bukan Memecat

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna mengatakan apapun langkah para pejabat di Indonesia saat ini bukanlan bertujuan untuk menindak pelanggaran, tapi hanya bagian upaya politik pencitraan. Menurutnya, pemimpin yang benar harusnya mundur ketika ada sebuah peristiwa yang menghebohkan publik, bukan memecat bawahannya.

"Pemecatan kepala SD Itu hanya bagian pencitraan saja. Kalau memang Jokowi merasa harus bertanggungjawab, harusnya dia yang mundur bukan memecat bawahannya," kata Budyatna, menyikapi pemecatan Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Makassar, Jakarta Timur, Sri Hartini oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, Rabu (7/5).

Sikap Jokowi seperti ini bukan kali ini saja terjadi. Pada kasus pengadaan bus transjakarta, Jokowi juga memecat kepala dinasnya dan beralasan tidak tahu-menahu soal pengadaan TransJakarta itu. "Yah aneh kalau gubernur dan wagubnya mengaku tidak tahu atas masalah TransJakarta ini," tegasnya.

Sikap Jokowi yang selalu menyalahkan bawahan dan main pecat lanjutnya, sama dengan sikap para pejabat lainnya di Indonesia.

"Ini bukan hanya dilakukan Jokowi, seluruh pejabat di Indonesia selalu melakukan hal yang sama. Kalau ada yang salah, yang bertanggungjawab adalah bawahan. Jadi semua pemimpin memang tidak ada bedanya," jelas Budyatna.

Dia contohkan, Boediono yang tidak bertanggungjawab atas kebijakan Century dan hanya anak buah yang menanggungnya. "Sudah banyak lah yang seperti ini. Sebelum Jokowi juga ada Ganjar Pranowo yang marah-marah kepada petugas jembatan timbang dan dikenakan bawahan disanksi," tegasnya.

Kondisi ini ujarnya berbeda dengan sikap para pemimpin di negara tetangga seperti Korea Selatan. "Hanya gara-gara kapal satu fery tenggelam, Perdana Menteri Korsel langsung mundur. Jokowi idealnya contoh itu. Begitu kasus TransJakarta terungkap, ya mundur dari jabatan," ungkapnya.(fas/jpnn)