Jokowi: RPJMN 2019-2024 Jangan Sekadar Formalitas

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).

Presiden ketujuh RI dalam pengantarnya itu memberikan lima arahan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pertama, Jokowi ingin RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas semata, tetapi sebagai panduan dan rencana dalam melangkah ke depan.

"Apa yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini,” ujar Presiden.

Sebagai contoh, target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik disertai dengan bagaimana strategi untuk mencapainya. Demikian juga dengan penurunan kemiskinan, angkanya harus jelas dan bisa ditempuh dalam kurun waktu yang jelas pula.

"Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama," tegas suami Iriana itu.

Kedua, Jokowi meminta dokumen RPJMN memuat peta jalan dan bagaimana mencapai target-target tersebut. "Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis, bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif," sebutnya.

Ketiga, mantan gubernur DKI Jakarta itu kembali menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri. Seluruh jajarannya harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, semuanya harus bisa tersambung dalam satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah dan dimulai dari RPJMN.

"Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional, juga sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian," ujar Jokowi.