Jokowi Sudah Sepantasnya Menegur Luhut Binsar

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menilai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sudah kebablasan saat berbicara rencana kenaikan tarif bahan bakar minyak jenis pertalite, premium, dan gas LPG 3 kilogram.

Menurutnya, yang berwenang berbicara tentang potensi kenaikan BBM itu ialah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

Oleh karena itu, legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengingatkan Luhut Binsar karena sudah bergerak di luar kewenangan. "Presiden Jokowi sudah sepantasnya mengingatkan Pak Luhut," kata Mulyanto melalui keterangan persnya, Minggu (3/4).

Mulyanto mengatakan selain bertindak di luar kewenangan, Luhut Binsar juga membeberkan teror ke rakyat. Sebab, ujar dia, ucapan Luhut Binsar  tentang potensi kenaikan tarif BBM jenis pertalite, premium, dan gas LPG 3 kilogram, itu bisa meresahkan rakyat.

"Soal minyak goreng saja belum selesai, lalu kelangkaan solar dan pertalite. Ini semua makin menekan kehidupan harian mereka (rakyat, red)," ungkap dia.

Mulyanto berharap ke depan Luhut tidak membuat teror ke rakyat dengan mengucap potensi kenaikan harga. "Jangan terlalu banyak mengobral berbagai ancaman kenaikan harga kebutuhan pokok yang akan membuat masyarakat resah," beber Mulyanto.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar memberi sinyal kenaikan harga pertalite hingga gas melon. Pemerintah, kata dia, akan melakukan perhitungan dengan cermat dan melakukan sosialisasi terkait rencana kenaikan tersebut. Meski demikian, dia tak menjelaskan lebih lanjut soal rencana tersebut.

"Overall akan terjadi (kenaikan) nanti pertamax, pertalite, kalau premium belum. Juga gas yang 3 kg (akan naik). Jadi, bertahap, 1 April, nanti Juli, September, itu nanti bertahap akan dilakukan oleh pemerintah," kata Luhut Binsar ditemui seusai meninjau Depo LRT Jabodebek di Jatimulya, Bekasi Timur, Jawa Barat, Jumat (1/4). (ast/jpnn)