Jokowi Ungkap Monopoli Swasta di Tol Laut

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas secara khusus program-program yang berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam rapat terbatas Kabinet Indonesia Maju di kantornya, Jakarta, Rabu (30/10).

Pada forum itu, Jokowi meminta jajarannya untuk fokus pada beberapa hal utama yang hendak dicapai. Pertama, jajarannya diminta menyiapkan dan membuat program terobosan untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

"Harus kita pastikan bahwa peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan-ketergantungan pada barang-barang impor," kata Presiden yang saat itu didampingi Wapres Ma'ruf Amin.

Dalam upaya untuk menekan defisit yang utamanya disumbangkan dari sektor migas, Jokowi mememinta jajarannya mencari cara untuk meningkatkan produksi minyak di dalam negeri.

"Segmentasi dari kebijakan energi baru terbarukan juga harus dipercepat lagi terutama percepatan mandatori dari B20 menjadi B30, nanti melompat ke B50 ke B100," tegas suami Iriana itu.

Kepala Negara juga mengevaluasi pelaksanaan program tol laut dalam beberapa tahun belakangan. Dia menyebut bahwa di awal berlakunya program tersebut, harga-harga bahan pokok yang dilayani trayek tol laut berhasil diturunkan sebesar 20 hingga 30 persen. Inflasi juga berhasil diturunkan di sejumlah wilayah yang dilalui trayek tol laut.

"Tapi akhir-akhir ini rute-rute yang ada itu barangnya dikuasai oleh swasta tertentu, saya belum dapat ini swastanya siapa, sehingga harga barang itu ditentukan oleh perusahaan ini," sambungnya.

Ulah tersebut menurutnya mengakibatkan harga barang-barang ditentukan oleh perusahaan swasta dimaksud dan akhirnya merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Jokowi meminta masalah ini secepatnya diselesaikan.