JPNN.com 
JR Saragih Klaim Direstui DPP Demokrat dan PAN
Sementara, Ketua DPW PAN Sumut Yahdi Khair Harahap mengaku belum mendapatkan intruksi apapun dari DPP terkait Pilgubsu 2018. Maka dari itu, Yahdi mengaku terkejut mendengar kabar bahwa JR Saragih-Mumtaz Raiz akan di deklarasikan karena sudah mendapatkan restu baik dari PAN maupun Demokrat.
"Saya baru tahu ada kabar itu. Barusan saya bicara via telepon dengan pengurus DPP yang menangani Pilkada. Tapi, baliau belum ada bilang apapun, kok aneh ya," katanya ketika dikonfirmasi terpisah.
Anggota DPRD Kabupaten Batubara ini pun mengaku belum diberitahu baik secara lisan maupun tertulis dari DPD Partai Demokrat Sumut mengenai rencana deklarasi. "Saya kok nggak tahu ada rencana deklarasi," imbuhnya.
Meski begitu, Yahdi nampaknya tidak terlalu mempermasalahkan klaim dari kubu JR Saragih. "Biasa klaim mengklaim menjelang pilgubsu. Suhu politik juga makin panas. Saat ini proses penjaringan Balon Gubsu sudah di DPP. Mekanisme di DPW sudah selesai," tuturnya.
Yang lebih mengherankan, kata Yahdi, Mumtaz Raiz tidak pernah mengikuti penjaringan Balon Gubsu baik di tingkat DPW maupun DPP. "Kenapa nama Mumtaz Raiz keluar, saya pun tidak tahu," pungkasnya.
Sementara, Penasehat PAN Kota Medan Ahmad Arief menilai sah-sah saja jika JR Saragih ingin menggandeng Mumtaz Raiz. Secara kalkulasi politik, menurutnya 'perkawinan' dua tokoh tersebut sudah tepat. "Hitung-hitungannya kan begini, Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat sebanyak 14 kursi dan kursi PAN 6 kursi. Total dari situkan sudah pas untuk maju dalam Pilgubsu," katanya.
Apalagi ia menyebut, JR Saragih termasuk salah satu nama yang direkomendasi DPD PAN bersama Eddy Rahmayadi. Menurutnya, itu sudah menjadi konsekuensi DPP PAN Sumut harus bisa menerima hal tersebut. "Jadi sah-sah saja dia (JR) berusaha melakukan pendekatan-pendekatan kepada calon tertentu," katanya.
Namun demikian, Arif menyatakan DPP PAN sejauh ini belum memutuskan satu nama dari dua rekomendasi tersebut. "Secara tertulis memang belum. DPP-lah nanti yang putuskan satu nama. Dalam politik itukan dinamis, bisa saja berubah menit terakhir," katanya.
