Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

JR Saragih tak Lolos, Hinca: Kami akan Lakukan Perlawanan

Kamis, 15 Februari 2018 – 03:15 WIB
JR Saragih tak Lolos, Hinca: Kami akan Lakukan Perlawanan - JPNN.COM
Hinca Panjaitan. Foto: Ricardo/JPNN.com

“Secara politik, kami meminta Fraksi PD DPRD DKI Jakarta untuk memastikan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan instansi terkait mengenai ijazah SMA JR Saragih,” ungkapnya.

Sedangkan secara sosial, Partai Demokrat akan terus-menerus menjelaskan ketidakadilan ini secara terang menderang kepada masyarakat. Karena Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

“Penyelenggara pemilu haram untuk keliru dalam bertugas. Sebab, yang akan jadi korban dari kekeliruan itu adalah rakyat. Keganjilan ini membuat kita semua patut mempertanyakan integritas KPUD Sumut sebagai penyelenggara pemilu. Semoga bukan ketakutan lawan politik yang menjegal JR Saragih. Kita semua masih berharap tidak ada kekuasaan manapun yang bisa mengendalikan kebenaran di negeri ini," pungkasnya.

Sementara pengamat politik Yurial Arief Lubis menilai, KPU Sumut terkesan terlalu tergesa-gesa menggagalkan JR Saragih dalam pencalonan.

"Kita bisa sama-sama melihat banyak kejanggalan, terlebih secara tiba-tiba KPU mengatakan tidak memenuhi syarat yang seharusnya ada langkah-langkah yang sifatnya komunikatif dari KPU dalam memutuskannya. Apalagi semua pasangan calon bisa dikomunikasikan, terlebih ini hanya persoalan administrasi saja," katanya.

Baginya, apa yang dilakukan KPU Sumut adalah langkah yang seporadis dengan melihat dari sisi persoalan administrasi saja.

"Pembuktian dari JR Saragih sudah sangat kuat, apalagi surat yang diterimanya merupakan surat yang ditandatangani langsung Kepala Dinas Pendidikan yang notabenenya sangat berkompeten ketimbang penandatanganan surat oleh jabatan di bawahnya," beber pria yang juga Dosen Fisip USU tersebut.

Yurial menambahkan, seharusnya KPU Sumut lebih bijak dalam mengambil keputusan, apalagi ini hanya persoalan administrasi, bukan yang sifatnya lebih penting. "Jika dilihat dari data yang dimiliki JR Saragih lengkap sekali, sehingga KPU Sumatera Utara harus berhati-hati dalam mengambil keputusan," lanjutnya. Dia juga menilai, langkah JR Saragih menggugat ke Bawaslu, sudah sangat tepat dan bijak.

Partai Demokrat akan melakukan perlawanan dalam tiga bentuk sekaligus, yaitu perlawanan hukum, politik, dan sosial.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

X Close