Jubir Anies Anggap IKN Hanya Menjadi Pusat Baru, Tidak Memperatakan Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Juru bicara Anies Baswedan yang juga pengamat perkotaan Marco Kusumawijaya mengamini pernyataan calon presiden nomor urut 1 itu bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan solusi untuk menghadirkan pemerataan, bahkan justru melahirkan ketimpangan baru.

"Jadi IKN Itu memang cuma membangun pusat baru, bukan memeratakan. Mengapa ini terjadi? Karena kegagalan kerja sama pemerintah pusat dengan daerah. Jadi pemerintah pusat cenderung mau mengembangkan proyek di bawah kekuasaannya sendiri," jelasnya, Rabu (22/11).

Selain hanya menguntungkan satu daerah, Marco juga menilai keberadaan IKN yang berada di Kalimantan Timur ini pun nanti akan membebani daerah-daerah lain. Pejabat dari berbagai daerah akan menanggung biaya lebih besar kalau hendak berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"(Karena) fasilitasnya mungkin belum mencukupi pada awal-awal masa pembangunannya. Itu bisa (sampai) 10-20 tahun di awal," ucapnya.

Sementara sejauh ini, pemerintah provinsi bahkan kabupaten/kota di Indonesia sudah berinvestasi di Jakarta dengan membangun kantor perwakilan. Sehingga para pejabat dari daerah lebih efisien saat melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.

"Di samping infrastruktur Jakarta yang sebetulnya mensubsidi pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan di pusat," ucap pendiri Rujak Center for Urban Studies ini.

Karena itu dalam upaya memeratakan pembangunan di Indonesia ini, dia lebih setuju dengan visi Anies Baswedan, yaitu lebih baik membesarkan kota-kota yang ada saat ini. Ibu kota provinsi, kabupaten atau kota-kota besar lainnya yang selama ini sudah berperan sebagai hub bagi daerah sekitarnya.

"Jadi kalau kita mau meratakan pembangunan, sebetulnya yang harus dilakukan adalah kembangkan pusat-pusat yang sudah ada, yang fungsional itu. Supaya dia berperan lebih besar sehingga dia juga dapat mendinamisasikan wilayah sekitarnya. Itu baru memeratakan pembangunan," ungkapnya.