Juli, Tarif Listrik Naik Lagi

Lalu pelanggan bisnis skala menengah (6.600 VA - 200 kVA) hingga pelanggan bisnis skala besar (di atas 200 kVA). "Kita ingin adil. (Pelanggan) yang mampu subsidinya kita kurangi, yang tidak mampu tetap kita subsidi," ucapnya.

Khusus untuk pelanggan industri I-3, lanjut dia, kenaikan tarif juga sudah diberlakukan untuk perusahaan yang sudah go public atau listing di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Namun, hal itu rupanya memicu protes karena perusahaan go public merasa diperlakukan tidak adil. "Karena itu, 1 Juli nanti, tarif (pelanggan I-3) yang tidak go public juga akan dinaikkan,' jelasnya.

Menurut Jero, selain mengurangi beban subsidi, kenaikan tarif listrik juga diharapkan bisa mendorong pelanggan untuk lebih hemat dalam penggunaan listrik. Dia menyebut, selama ini banyak perilaku boros energi yang dilakukan masyarakat karena merasa tarif listriknya murah, seperti menyalakan TV saat tidak ditonton atau menyalakan penyejuk ruangan saat tidak ada orang. "Kalau tarif dinaikkan, biasanya masyarakat akan lebih hemat," ujarnya.

Menteri Keuangan Chatib Basri menambahkan, berbagai upaya untuk mengurangi beban subsidi harus dilakukan, baik melalui penghematan konsumsi BBM maupun kenaikan tarif listrik. "Ini mau tidak mau harus dilakukan untuk menyelamatkan APBN," katanya.

Menurut Chatib, pemerintah kini harus memutar otak untuk menyusun APBN Perubahan 2014. Sebab, di satu sisi penerimaan perpajakan diproyeksi turun seiring melambatnya perekonomian dan masih lemahnya harga komoditas pertambangan dan perkebunan.

Di sisi lain, beban subsidi membengkak akibat pelemahan atau depresiasi nilai tukar dan Indonesia harus mengimpor BBM dalam jumlah besar. "Karena itulah, anggaran K/L (Kementerian/Lembaga) juga akan dipangkas hingga sekitar Rp 100 triliun," ucapnya.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menyebut, posisi APBN saat ini memang masih surplus karena penyerapan belanja barang dan modal yang masih rendah. Namun pada akhir tahun, APBN diperkirakan akan mengalami defisit hingga 3,5 persen produk domestik bruto (PDB) jika pemerintah tidak melakukan pengendalian belanja K/L dan subsidi.