Jumlah Kementerian di Era Prabowo Kemungkinan Bertambah
"Di satu pihak, selalu dikatakan mengangkat dan memberhentikan menteri itu kewenangannya presiden, hak prerogatif presiden, bagaimana presiden mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada,” kata Yusril.
Menurut Yusril, presiden seharusnya punya kebebasan untuk menyusun kabinetnya, termasuk menambah, mengurangi, menggabungkan, atau memisahkan kementerian.
“Seharusnya diberi kebebasan kepada presiden untuk menentukan berapa jumlah kementerian atau membubarkan kementerian yang ada atau memperluas kewenangan atau menggabungkan kementerian dan lain-lain itu sepenuhnya kita serahkan ke presiden,” katanya.
Menurut Yusril, presiden dahulu bekerja untuk melaksanakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sementara sekarang presiden bekerja untuk mewujudkan program-program yang dijanjikan saat masa kampanye.
“Jadi, untuk melaksanakan programnya itu, mau tidak mau harus ada satu kementerian yang menangani hal itu. Misalnya, apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, susu gratis dan lain-lain, nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup dengan kementerian yang ada atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada kementerian khusus untuk menangani itu. Nah itu (makan siang gratis) tidak ada programnya pada (pemerintahan) sebelumnya,” kata Yusril.
Dalam Musyawarah Dewan Partai PBB, yang diikuti jajaran pengurus pusat sampai daerah, agenda pelantikan presiden-wakil presiden periode 2024–2029, pembentukan kabinet dan pelantikannya kemudian merupakan isu-isu yang menjadi sorotan, selain juga mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Dalam rapat itu, yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Yusril, juga akan membahas dan menetapkan jadwal Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang.
“Saya harap semua berjiwa besar, bersabar, dengan hati pikiran yang tenang membahas berbagai agenda yang akan dibicarakan dalam persidangan Musyawarah Dewan Partai ini untuk kepentingan dan kemaslahatan tentunya,” kata Yusril dalam sambutannya.