Jumlah PNS Banyak, Kerja tak Jelas

Dijelaskan, moratorium merupakan konsekuensi dari arahan Presiden Joko Widodo kepada  para menteri untuk melakukan audit organisasi di masing-masing instansinya. 

“Moratorium ini sangat diperlukan untuk memastikan beban anggaran yang pantas untuk belanja pegawai kita,” jelasnya.
 
Yuddy menyebut, anggaran untuk belanja pegawai setiap tahunnya rata-rata mencapai Rp 800 triliun. "Masyarakat menuntut perlunya dilakuan perampingan birokrasi," klaim Yuddy. (sam/jpnn)