Jutaan Warga di Negara Ini Belum Dapat KTP, Negara Digugat

jpnn.com, NAIROBI - Ketika Otajar John mendengar kabar bahwa warga lanjut usia akan diberi tunjangan sebesar 25 ribu shilling (Rp 102 ribu) per bulan dari pemerintah Uganda, dia bergegas mendaftar.

Setelah seumur hidup menjadi petani, pria 80-an tahun itu hidup pas-pasan dengan mengemis. Tunjangan yang ditawarkan pemerintah akan sangat membantu, pikir dia.

Namun, hampir dua tahun kemudian John masih belum bisa memperoleh tunjangan itu karena dia tidak punya "ndaga mutu". KTP digital itu menjadi syarat untuk mengakses sebagian besar layanan publik dan pribadi di Uganda.

"Saya mendaftar untuk KTP itu, tapi tanggal kelahiran saya dibuat 10 tahun lebih muda dan saya tak bisa menggunakannya," kata John, 83 tahun, kepada Thomson Reuters Foundation lewat telepon dari rumahnya di desa Bazaar di distrik Kumi.

"Saya sudah berkali-kali meminta agar KTP saya dikoreksi, tapi para pejabat tidak mau melakukannya dan menolak saya. Tanpa kartu itu, saya tak punya pilihan kecuali mengemis sampai mati," katanya dalam bahasa Ateso lewat penerjemah.

John adalah satu dari jutaan warga Uganda yang menggugat pemerintah melalui sebuah aliansi amal. Aliansi itu mengatakan kelompok rentan itu telah ditolak mendapatkan bantuan kemanusiaan karena tidak disertakan dalam peluncuran KTP nasional.

Tiga badan amal dalam aliansi itu –Initiative for Social and Economic Rights, Unwanted Witness, dan Health Equity and Policy Initiative– memperkirakan hampir sepertiga orang dewasa tidak memiliki kartu KTP biometrik itu, tujuh tahun setelah sistem tersebut diluncurkan.

Sebagian besar mereka yang terdampak adalah warga miskin dan terpinggirkan, seperti lansia yang tak mampu mendapatkan bantuan kesejahteraan dan wanita hamil yang ditolak oleh pusat kesehatan, kata mereka mengutip riset yang dilakukan tahun lalu.