Kadin Persoalkan Mekanisme Penetapan UMP

Selasa, 15 Januari 2013 – 19:20 WIB

Bukan hanya itu, masih kata Didie, dalam kenaikan UMP seharusnya pemerintah melalui Gubernur bisa menilai produktifitas dan efisiensi kerja buruh. Penetapan UMP secara pukul rata diyakini akan cukup memberatkan, karena produktifitas buruh yang berbeda-beda.

Didie menyarankan, pemerintah bisa menaikkan produktifitas buruh dengan meminta pengusaha untuk melakukan pelatihan. Dan setelah dilakukan pelatihan, pemerintah harus memberikan kompensasi pajak sebanyak biaya yang dikeluarkan dalam melakukan pelatihan.

"Kalau sudah memberikan pelatihan, berikan kompensasi pajak. Biaya tiga persen ini untuk pelatihan, berikan tax holiday, atau kompensasi pajak. Ini sudah diusulkan, tapi belum ada tanggapan," pukasnya. (chi/jpnn)

JAKARTA- Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) akan terus berusaha melobi pemerintah terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Wakil Ketua

• First «
• Prev
• 1
• 2

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News