KAI Desak BPK Audit Anggaran TPS Pemilu 2024

jpnn.com, JAKARTA - Pemantau Pemilu 2024 temukan banyak TPS yang tidak layak. Menurut Ketua Kordinator Nasional Perkumpulan Pemantauan Pemilu Kongres Advokat Indonesia (KAI) Erman Umar, patut diduga ada korupsi dalam pengadaan tempat pemungutan suara (TPS).

"Dugaan korupsi ini juga kami masukkan dalam temuan atau laporan prioritas tentang pelaksanaan Pemilu, sebab biaya untuk pendirian TPS telah ada dan dibayarkan oleh negara," kata Erman, Rabu (21/2), kepada wartawan, saat di Kantor KPU RI, Jakarta.

"Tapi, banyak TPS yang tidak layak, dibangun dengan tenda seadanya atau diselenggarakan di lingkungan sekolah sehingga tidak harus mendirikan tenda," sambung Erman.

Di samping itu ada sisa kertas suara yang disalahgunakan untuk menambah suara calon di Pemilu Presiden (Pilpres), maupun Pemilu Legislatif (Pileg).

Pihaknya pun meminta agar BPK RI memberikan perhatian terhadap hal ini.

"Hasil pemantauan di lapangan kertas suara sisa ini terkadang dimainkan oleh KPPS untuk menambah suara baik paslon (Pilpres) maupun Pileg sehingga kertas suara sisa ini menjadi permainan di tingkat penyelenggara Pemilu," imbuh Erman.

Kehadiran Erman dkk sendiri, guna memberikan rekomendasi ke KPU RI perihal hasil kerja pemantauan mereka.

Perkumpulan Pemantauan Pemilu KAI sendiri merupakan kelompok pemantau pemilu dari unsur organisasi advokat yang terdaftar resmi di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.