Kaltim Menuntut Tambahan Rupiah dari Jokowi

Dody menyampaikan tiga poin penting pada kesempatan tersebut. Yakni, pembangunan Jembatan Pulau Balang (Penajam Paser Utara-Balikpapan), pengelolaan Blok Mahakam oleh Pertamina, serta penolakan pemipaan gas Kalimantan-Jawa (Bontang-Semarang).

Tiga usul Kaltim itu ternyata direspons positif. “Pak Jokowi mengiyakan. Juga meminta tolong kepada saya agar terus diingatkan soal pembangunan Kaltim,” ucap Dody.

Sebagai presiden, lanjutnya, Jokowi mengaku tentu tak bisa menyerap semua aspirasi pembangunan di Kaltim. Tetap ada prioritas.

“Seperti Blok Mahakam kemungkinan besar akan dikelola Pertamina,” terang wakil ketua DPRD Kaltim, yang juga menghadiri sertijab dari presiden ke-6 SBY ke presiden ke-7 Jokowi di Istana Negara kemarin.

Sebagai informasi, proyek Jembatan Pulau Balang diperkirakan rampung pada 2018. Tahun ini pusat menggelontorkan duit sebesar Rp 200 miliar. Jembatan ini diprediksi menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun.

Sementara, kontrak kerja Total E&P Indonesie dalam pengelolaan Blok Mahakam berakhir 2017 mendatang. Hingga kini, pemerintah pusat belum memutuskan nasib kontrak. Di lain hal, Pemprov Kaltim menuntut bagian saham atau participating interest (PI) 10 persen di blok kaya minyak dan gas bumi di lepas pantai Kukar itu.

Sedangkan, pemipaan jaringan gas dinilai berpotensi mengganggu pengembangan klaster industri berbasis dan kondensat di Kota Bontang.

Sementara itu, mulus-tidaknya kucuran dana bagi provinsi ini memang bukan semata wewenang Jokowi. Untuk mengegolkan, masih ada tembok besar di parlemen yang kini dikuasai kelompok “oposisi” Koalisi Merah Putih (KMP).