Kaltim Siap jadi Lokasi Ibu Kota Negara, PNS dan Keluarga Harus Boyongan

Namun dirinya belum bisa membeber lebih jauh soal keunggulan masing-masing wilayah ini. Karena semua itu bergantung pada hasil delineasi dari kabupaten/kota yang kemudian dibawa ke provinsi.

BACA JUGA: Sandiaga Uno: Harus Ada Referendum

“Apakah mampu memenuhi kriteria yang diinginkan pusat. Misalnya soal lahan 30 ribu hektare, di daerah mana yang bisa menyediakannya. Apakah lahannya klir. Jangan sampai ada sengketa,” imbuhnya.

Jika lahan sudah klir dan pemerintah daerah (pemda) siap, maka pemerintah pusat sudah bisa melakukan pembangunan infrastruktur secara bertahap. Yang pertama tentu gedung-gedung pemerintahan.

Seperti kantor presiden, DPR RI, kementerian, pusat pertahanan baik TNI/Polri, dan kantor-kantor duta besar. “Ini memerlukan proses yang cukup panjang. Jadi sejak awal jangan sampai ada masalah khususnya di penyediaan tanah,” ucapnya.

Lalu perubahan apa yang akan terjadi di Kaltim? Farid menyebut efeknya akan sangat luar biasa. Selain akan menumbuhkan ekonomi dari sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata, keberadaan Ibu Kota membuat ketergantungan APBD Kaltim terhadap sumber daya batu bara dan migas akan berkurang. “Dengan adanya kementerian di sini. Maka pengawasannya juga akan lebih efektif,” sebutnya.

Pengamat politik dan hukum dari Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Herdiansyah Hamzah menilai pemindahan Ibu Kota bukan hanya atas dasar pertimbangan beban kepadatan penduduk semata. Tapi juga mesti mempertimbangkan variabel atau aspek yang lain.

“Misalnya aspek geografis, calon daerah Ibu Kota harus strategis berada di tengah. Sehingga mudah menjangkau keseluruhan daerah di Indonesia,” kata pria yang akrab disapa Castro itu.