Kamrussamad Tegur Sri Mulyani, Mengapa Anggaran Perlindungan Sosial 2023 Turun?

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad mengkritisi langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menurunkan anggaran perlindungan sosial pada 2023.

Anggota Fraksi Gerindra itu mengharapkan pemerintah menaikkan alokasi anggaran bansos untuk APBN pada 2023.

"Bansos perlu ditingkatkan, sebagai upaya meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan serta kembali mengakselerasi penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan," kata dalam rapat kerja antara Komisi XI dengan Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/9).

Kamrussamad menjelaskan arsitektur APBN 2023 memang dirancang dengan semangat optimisme.

Namun dia mengingatkan hal tersebut wajib diiringi dengan kewaspadaan tinggi.

Hal itu dikarenakan inflasi, kenaikan suku bunga, pengetatan likuiditas, dan pelemahan ekonomi serta ketegangan geopolitik masih menjadi ancaman pada 2023.

"Dari pidato presiden, RAPBN 2023 pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 479,1 triliun. Saya lihat angka ini belum memadai, bahkan cenderung ada penurunan anggaran perlinsos 4,7 persen dari outlook 2022 yang sebesar Rp502,6 triliun," ujarnya.

Dia berharap bantuan sosial harus menjadi salah satu pos belanja prioritas pemerintah mengingat risiko inflasi yang diprediksi masih tetap tinggi, baik inflasi pangan maupun energi.