Kapal Kemenhub Tenggelam di Ternate

jpnn.com - TERNATE - Lantaran dibiarkan berlabuh tak terurus, KM Pari milik Pemprov Malut tenggelam dihantam gelombang, Minggu (11/1), sekitar pukul 12.15. WIT. Kapal bantuan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tahun 2012 itu akhirnya karam, sekitar 25 meter dari bibir Pantai Taman Nukila, Ternate.

Selain cuaca yang buruk akhir-akhir ini, tenggelamnya KM Pari juga akibat tidak adanya kepedulian dari Perusahaan Daerah (Perusda) Malut Kie Raha Mandiri, untuk merawat kapal. Pasalnya, kapal tersebut sudah hampir 8 bulan dibiarkan berlabuh tak terurus. Akibatnya, bagian badan kapal mengalami bocor. 

Saat tenggelam, peralatan kapal berupa sejumlah pelampung dan sat unit Life Craft (Sekoci) terlihat terdampar di samping kapal. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tenggelamnya kapal dengan kapasitas muatan penumpang kurang lebih berjumlah 25 orang tersebut sudah terlihat sejak Sabtu kemarin, akibat dimasuki air belakang kapal. 

Dalam posisi miring, kapal yang menghadap ke arah selatan akhirnya tenggelam kerana dihantam arus serta angin. Diduga, kapal tersebut mengalami kebocoran di bagian belakang palka. "Sebelumnya memang terlihat akan tenggelam, karena posisinya sudah miring, dan secara perlahan dan akhirnya tenggelam," ujar sejumlah saksi kepada Malut Post (Grup JPNN), Minggu (11/1).

Sekitar 30 menit setelah tenggelam, petugas Korsp Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad Yani menuju ke kapal tersebut. Mereka terlihat mengamankan sejumlah peralatan kapal ada di sekitar kapal. 

Sayangnya, petugas tidak bisa menyelamatkan kapal karena badan kapal sudah tenggelam. "Yang berhasil kita selamatkan hanya peralatan keselamatan penumpang," tandas Rasyid, petugas KPLP.

Menurut Kepala Dishubkominfo Malut, Burhan Mansur mengatakan, kapal tersebut merupakan aset Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pemprov Malut hanya diserahkan untuk mengoperasikan kapal tersebut. KM Pari tersebut diserahkan ke Pemprov pada awal 2014 lalu.

"Kapal tersebut diadakan tahun 2012 untuk kepentingan Sail Morotai. Diadakan oleh Satker ASDP yang ditunjuk oleh Kemenhub. Tapi  baru diserahkan ke Pemprov Malut pada awal 2014. Jadi diserahkan  untuk dioperasikan. Bukan penyerahan aset," jelasnya.