Kapitra Ampera Serang Ombudsman RI, Keras

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera menilai Ombudsman RI telah melampaui batas kewenangan dengan mengintervensi polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK.

Kapitra mengatakan bahwa persoalan proses rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Adapun Ombudsman RI merupakan instansi yang berfungsi mengawasi pemerintah terkait pelayanan publik.

"Ini bukan soal pelayanan KPK atau BKN, ini soal syarat bagaimana orang bisa jadi pegawai negeri dan yang menentukan syarat itu mutlak absolut UU memberikan kewenangan kepada BKN," kata Kapitra kepada JPNN.com, Jumat (20/8).

Kapitra juga mempermasalahkan Ombudsman yang mengancam menyeret Presiden Jokowi ke dalam polemik TWK pegawai KPK.

"Ombudsman ingin menjadi superpower kedua. Jadi melakukan tekanan dan jebakan kepada presiden supaya presiden mengeluarkan kebijakan, ini bahaya," ujar Kapitra.

Kapitra berharap Ombudsman dibubarkan karena telah mengganggu sistem ketatanegaraan yang diamanahkan UUD.

"Saya berharap (Ombudsman) dibubarkan atau diganti semua komisionernya. Perlu juga diinvestigasi Ombudsman komisionernya itu, apa latar belakang dia begitu ngotot sehingga kehilangan pijakan UU dalam menyikapi soal karyawan (KPK) yang tidak lulus," ujar Kapitra.