Alexa Analytics

Kapitra Curiga UAS Ditolak Bos KPK karena Mendukung Prabowo

Sabtu, 23 November 2019 – 20:05 WIB
Kapitra Curiga UAS Ditolak Bos KPK karena Mendukung Prabowo - JPNN.COM
Kapitra Ampera. Foto: Elfany Kurniawan/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera masih bertanya-tanya kontroversi apa yang dimaksud Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo, sehingga tega melarang Ustaz Abdul Somad (UAS) untuk berdakwah di lingkungan lembaga antirasuah itu.

Sebab kata pria berlatarbelakang advokat ini, kalau kontroversi UAS soal tuduhan radikalisme, itu tidak benar karena selama ini justru banyak materi ceramah dai jebolan Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir, itu yang dipenggal-penggal lalu diviralkan.

Sepengetahuan mantan Caleg PDI Perjuangan untuk DPR dari Dapil Riau 2 ini, hanya ada satu pernyataan UAS yang pernah jadi kontroversi. Itu pun terkait dengan hak politiknya sebagai warga negara yang dijamin konstitusi.

"Kontroversi apa? Itu jangan sampai jadi fitnah nanti itu. Agus jangan menebar fitnah. Kontroversi apa, jelaskan kontroversinya. Yang benar UAS mendujung Prabowo, tidak mendukung Jokowi, itu saja masalahnya kok," kata Kapitra saat berbincang dengan jpnn.com, Sabtu (23/11).

Dikatakan Kapitra, bila itu alasannya, jelas persoalan adalah politik. Lagipula kontestasi Pilpres sudah selesai. Publik juga tahu bahwa Prabowo Subianto sendiri sekarang membantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.

"Ya dasarnya kalau saya lihat UAS jadi kontroversi ya karena itu, dan itu hak asasi orang. Dilindungi konstitusi dan Undang-Undang. Soal agama UAS salahnya di mana?" lanjut Kapitra mempertanyakan.

Untuk itu, mantan pengacara Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab ini meminta Ketua KPK Agus Raharjo berani bicara jujur kepada publik tentang alasan sebeenarnya menolak UAS. Terutama soal kontroversi yang dimaksud.

"Harus terbuka. Coba, anda (Agus-red) kan slogannya Berani Jujur Hebat, coba lakukan. Kontroversi apa, apa masalah pelarangan UAS. Kenapa dia harus dicegah, apa alasan mencegahnya. Itu hak hidup orang, hak melaksanakan agamanya kok. Itu sudah melanggar konstitusi," tutur Kapitra.

loading...