Kapolda Nilai Gubernur Bengkulu lagi Galau

Mufran Imron menilai, Gubernur Junaidi Hamsyah seharusnya tidak hanya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Bengkulu melalui media massa. Tetapi juga meminta maaf kepada pemerintah pusat, baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), MPR RI, DPR RI dan DPD RI.

Mengingat saat menyampaikan pidato, gubernur sempat menyinggung nama presiden maupun wapres. "Selain itu pernyataan gubernur ingin membuat Negara Bengkulu di hadapan unsur pimpinan MPR dan DPR. Menurut saya pernyataan itu tidak pas disampaikan oleh seorang kepala daerah. Apalagi gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah," kata Mufran Imron.

Dia khawatir pernyataan gubernur tersebut bukannya membuat "takut" pemerintah pusat untuk mengucurkan anggaran pembangunan untuk Provinsi Bengkulu. Sebaliknya pernyataan Gubernur Junaidi itu membuat pemerintah pusat kecewa, sehingga membuat anggaran yang seharusnya akan dikucurkan segera malah menjadi tersendat. "Bisa saja terjadi dengan pernyataan yang tidak popular seperti itu," tandas Mufran.

Pernyataan Gubernur Junaidi menurut Mufran juga telah membuat para pejuang di Bengkulu sedih. Walaupun pernyataan Junaidi itu spontan dan diluar tes pidato karena kekecewaan atas minimnya "kue" pembangunan yang mengucur untuk Bengkulu.

"Apapun alasannya apakah itu kecewa atau hanya bercanda, tidak tepat melontarkan akan membentuk Negara Bengkulu. Apalagi itu adalah acara resmi dan membawa nama masyarakat Bengkulu," ungkap Mufran Imron.

Sebelumnya dikonfirmasi terkait banyaknya kritik, Juru Bicara Pemda Provinsi, Drs. Bambang Budi Djatmiko, MM berharap persoalan tersebut tidak perlu dipolemikkan lagi. Karena gubernur sudah memberikan klarifikasi.

"Gubernur juga sudah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bengkulu. Kalau dirasakan kurang cukup, nanti kemungkinan beliau akan mengklarifikasi ke pusat juga melalui surat," kata Budi Djatmiko. (ble)