Kapolda Sumsel Minta Pusat Tuntaskan Pemekaran Musi Rawas

MUSI RAWAS - Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel), Inspektur Jenderal Polisi Saud Usman Nasution meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD), DPR dan pemerintah memprioritaskan penyelesaian pembahasan pemekaran Musi Rawas Utara di Sumatera Selatan. Alasannya, jika aspirasi warga untuk memiliki kabupaten tersendiri yang terpisah dari Musi Rawas tak terpenuhi, potensi kerawanan sosial sulit untuk diminimalisir.

"Pemekaran Musi Rawas Utara sudah menjadi hal yang prinsip bagi masyarakat. Kalau aspirasi pemekaran itu tidak direspon, polisi pasti akan jadi sasaran lagi. Kami ini ibarat pemadam kebakaran," kata Saud saat berdialog dengan delegasi Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di kantor Bupati Musi Rawas, Selasa (7/5).

Masyarakat sebelumnya sudah yakin Kabupaten Musi Rawas Utara bakal terwujud. Bahkan, lanjut Saud, sudah ada Amapan Presiden (Ampres) tentang pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kabupaten Musi Rawas Utara. Belum lagi kini muncul isu yang menyebut Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin sebagai pihak yang menolak pemekaran.

"Isu tersebut setiap saat bisa saja jadi pemicu keributan dan itu sangat menggangu ketertiban masyarakat yang melalui Musi Rawas karena terletak di jalur lintas Sumatera," ungkap Saud.