Kapolri: Jangan Mudah Pidanakan Kebijakan Kepala Daerah, Ini Instruksi Presiden

Kelima instruksi secara umum diarahkan kepada para penegak hukum. Mereka tidak boleh terlampau memidanakan sebuah kebijakan atau terobosan yang diambil pejabat negara atau daerah.

Upaya penegakan hukum harus selaras dengan upaya percepatan pembangunan yang berusaha didorong pemerintah di banyak bidang. Dari antara yang utama, instruksi Presiden menyangkut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penegak hukum tidak boleh menindaklanjuti hasil audit lembaga negara yang memang memiliki kewenangan memeriksa penggunaan keuangan negara tersebut.  (boy/jpnn)