Karhutla Marak, Polri Warning Keras Korporasi

jpnn.com, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan kembali marak di sejumlah wilayah di Indonesia. Peristiwa yang nyaris saban tahun terjadi ini menjadi atensi pemerintah dan Polri. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, beberapa pekan lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin video conference dengan stakholder terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan lainnya.

Kapolri mengingatkan satgas agar sudah harus siap menghadapi karhutla. Setiap Kapolri turun ke daerah seperti kemarin di Jambi dan Bangka Belitung, selalu mengecek kesiapan jajaran mengatasi karhutla. “Pasukan sudah diminta mengawasi karhutla dengan siap siaga. Pokoknya setiap beliau kunjungan kerja sekaligus mengecek sejauh mana kesiapan mengatasi karhutla,” kata Setyo menjawab JPNN.com Minggu (7/8) malam.

Setyo mengatakan, Polri selalu bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait melaksanakan tugas mengatasi karhutla. “Dengan siapa saja kami selalu berkoordinasi melakukan kerja sama,” paparnya.

Menurut Setyo, Polda yang ada di Indonesia juga sudah sigap mengantisipasi karhutla. Ketika ada titik kebakaran yang terpantau, tim langsung memberikan laporan. Mereka langsung beraksi berupaya agar kebakaran tidak meluas. Setyo mengatakan, Polri tidak akan segan-segan menindak tegas jika menemukan unsur kesengajaan membakar hutan dan lahan. Baik itu oleh masyarakat maupun korporasi. “Memang perlu ada sosialisasi karena tidak semua harus dengan penegakan hukum,” katanya.

Jenderal bintang dua ini mengimbau kepada masyarakat yang mengelola lahan tidak melakukan pembakaran di lahan mereka masing-masing. Dia mengimbau masyarakat agar segera melapor.

“Lapor cepat itu penting. Jadi masyarakat yang melihat, mendengar, mengetahui adanya karhutla sengaja atau tidak, cepat lapor satgas supaya bisa cepat ke tempat kejadian perkara agar tidak jadi kebakaran lebih luas,” kata Setyo.

Lebih lanjut mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan (Wakabintelkam) Polri ini memberikan warning keras kepada korporasi. Dia menegaskan, korporasi dilarang keras untuk melakukan pembakaran lahan. Tindakan keras dan tegas akan dilakukan. Ancaman hukuman juga cukup berat. “Kami tidak segan melakukan tindakan hukum sesuai aturan yang berlalu. Ingat, ancaman hukumannya berat terkait persoalan lingkungan,” katanya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, pihaknya selalu mendorong agar memberdayakan masyarakat adat sebagai garda terdepan dalam menjaga hutan dan mencegah karhutla. “Selain koordinasi yang kuat lintas intasnsi,” kata Daniel menjawab JPNN.com, Minggu (6/8).

Anggota Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, ketegasan aparat yang diperlukan dalam menindak karhutla ini. “Regulasinya sudah ada, tinggal ketegasan aparaturnya,” tegasnya menjawab JPNN.com, Minggu (6/8).

Daniel mengatakan karhutla terjadi bisa akibat faktor alam, namun juga bisa karena kesengajaan. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, pemerintah harus menindak keras bila ada perusahaan yang sengaja membakar hutan dan lahan. “Pemerintah harus menindak tegas bila dilakukan perusahaan secara sengaja. Tegakkan hukum secara tegas dan sanksi yang berat,” tuntasnya.

Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdatin dan Humas BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, karhutla di Kalbar terus berlangsung meskipun upaya pemadaman dilakukan. Jumlah hotspot (titik panas) kahurtla masih tetap tinggi.