Kasus e-KTP, Demokrat Minta PDIP tak Cuci Tangan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Divisi Advokasi dan Hukum serta Komunikator Politik DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean merespons pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto soal aliran dana korupsi proyek KTPelektronik (e-KTP) yang diduga diterima Puan Maharani dan Pramono Anung.

Ferdinand mengatakan, sungguh sangatlah tidak bijak dan tidak elok apa yang dilakukan oleh Hasto sebagai sekjen PDIP.

“Menyalahkan dan menggiring kesalahan kepada pemerintah kala itu adalah sebuah perbuatan cuci tangan yang tak patut dilakukan terlebih menuding dan mengalihkan kesalahan kepada pihak lain,” kata Ferdinand menjawab JPNN, Kamis (22/3).

Ferdinand menjelaskan, perbuatan korupsi bukanlah ditentukan oleh posisi partai politik sebagai oposisi atau penguasa.

Menurut dia, perilaku korupsi adalah terkait moral seseorang sehingga tidak takut menerima suap atau melakukan rasuah.

Jadi, ujar dia, tidak ada kaitannya dengan posisi sebagai oposisi atau penguasa.

“Coba lihat jumlah kader PDIP yang ditangkap KPK saat beroposisi, sedikit apa banyak? Itu akan menjawab tesis Hasto yang hanya untuk cuci tangan,” kata Ferdinand.

Dia menegaskan, KPK sudah pernah menyatakan tidak ada keterlibatan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam e-KTP.
Bahkan, tegas dia, jauh dan hampir tidak ada keterlibatan tersebut.