Kasus e-KTP, Demokrat Minta PDIP tak Cuci Tangan

“Kami paham tujuan Hasto ingin menyeret-nyeret SBY yang kala itu sebagai presiden untuk menutupi keterlibatan kader PDIP dalam pusaran korupsi e-KTP. Cara ini tidak elok dan tidak patut dan akan menjadi fitnah,” ungkap Ferdinand.

Karena itu, Ferdinand menyarankan kepada PDI Perjuangan tirulah cara Partai Demokrat menangani kader yang korupsi.

Berhentikan dan biarkan hukum berjalan tanpa intervensi, itulah moral yang baik dan pro pemberantasan korupsi.

“Bukan melindungi kader dengan cara melempar masalah ke pihak lain,” tegasnya.

Karena itu, kata dia, sebaiknya Hasto meminta agar kader PDI Perjuangan yang disebut oleh Setnov seperti Pramono Anung dan Puan Maharani mempersiapkan diri membela diri apabila dipanggil oleh KPK satu saat.

“Buktikan tidak terlibat, jangan malah menebar fitnah kepihak lain. Tidak elok sama sekali,” tegas Ferdinand.

Anak buah SBY di Partai Demokrat itu mendesak dan meminta KPK agar segera melakukan pengembangan penyelidikan serta penyidikan atas korupsi e-KTP terhadap nama nama yang disebutkan Novanto.

“Keterangan Setnov penting untuk ditindak lanjuti segera. Kami tidak ingin berspekulasi terhadap sikap KPK, tapi kami mendesak KPK untuk adil dan jujur menangani kasus e-KTP,” pungkas Ferdinand. (boy/jpnn)