Kasus e-KTP Kurangi Kepercayaan Masyarakat ke Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, kasus temuan ribuan keping e-KTP di Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, berimplikasi kurang baik terhadap pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pasalnya, kasus yang sama pernah terjadi beberapa waktu lalu. Ribuan keping e-KTP tercecer di jalan saat dibawa dari kantor Dukcapil di Pasar Minggu menuju gudang penyimpanan di Bogor, Jawa Barat.

"Menurut saya, pilpres bukan ilusi atau harapan, melainkan ekspektasi. Itu jauh melampaui harapan, harus menjadi realita. Dengan tercecernya e-KTP yang tidak cuma sekali, dari perspektif politik mencurigakan. Mengurangi trust ke Kemdagri," ujar Siti Zuhro pada diskusi yang digelar Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut wanita yang karib disapa Mbak Wiwiek ini, persoalan e-KTP sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan Pemilu 2019. Karena menjadi syarat untuk dapat memilih.

"Karena itu, kasusnya penting diusut secara tuntas. Selain itu, juga penting dijelaskan (ke masyarakat). Jangan sampai pilpres tidak jujur, tidak adil, hanya karena DPT (daftar pemilih tetap)," ucapnya.

Mbak Wiwiek juga menyatakan, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang cerdas. Namun, entah mengapa data pemilih setiap waktu selalu menjadi persoalan.

"Tentu kita harus hormati dukcapil (Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri). Mari bangun trust, saya dorong dukcapil terus turun gunung (untuk menyempurnakan data kependudukan)," kata Mbak Wiwiek.

Diskusi publik Seknas Prabowo-Sandi pekan ini mengangkat tema 'Pilpres Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?' Narasumber yang hadir selain Siti Zuhro, politikus Partai Demokrat Andi Nurpati, Wakil Direktur Data dan Info BPN Prabowo-Sandi, Nur Iman Santoso, Sekjen KIPP Kaka Suminta dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. (gir/jpnn)