KAU Minta SBY Tinjau Platform Ekonomi

Selasa, 07 April 2009 – 15:29 WIB

"Artinya, pemerintah 'berhasil' membawa Indonesia kembali menjadi negara pengutang dengan kenaikan Rp 392 triliun dalam kurun waktu kurang dari lima tahun, atau peningkatan hutang negara selama pemerintahan SBY naik rata-rata Rp 80 triliun per tahun. Angka penambahan jumlah hutang rata-rata ini mengalahkan hutang di era Soeharto, yakni Rp 1.500 triliun dalam rentang waktu kekuasaannya 32 tahun," tegas Deni.

Berbalik dengan pernyataan SBY, KAU memandang bahwa transaksi hutang luar negeri selama ini justru menyebabkan hilangnya harga diri bangsa dan kedaulatan ekonomi nasional. Indonesia selama ini dipaksa terus membayar "hutang-hutang haram" warisan Orde Baru, dan melaksanakan kebijakan liberalisasi ekonomi menurut kehendak kreditor.

Padahal, lanjutnya, yang harus dilakukan adalah mengurangi beban hutang dengan cara menegosiasikan penghapusan "hutang haram" dan tidak sah kepada pihak kreditor. Langkah tersebut katanya, harus diikuti dengan komitmen untuk menghentikan ketergantungan terhadap hutang luar negeri baru.

Mestinya, kata Deni pula, menegosiasikan penghapusan hutang menjadi agenda prioritas yang harus dilakukan semua partai politik atau calon presiden hasil Pemilu 2009. Jika tidak, maka amanat konstitusi untuk mensejahterakan rakyat sulit diwujudkan.

JAKARTA - Koalisi Anti Utang (KAU) meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Demokrat mengkaji ulang platform ekonominya, terutama soal pernyataan

• Prev
• 1
• 2
• 3
• 4
• Next