Kawal Jakarta Minta Anies Tak Hambur-Hamburkan Uang Negara

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Kawal Jakarta Idris Ahmad menyoroti pengelolaan anggaran Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, sudah lima bulan disahkan, baru Rp 10 triliun yang terserap dari total anggaran Rp 77 triliun.

Parahnya, lanjut dia, setengah dari anggaran yang terserap digunakan untuk menggaji para pegawai. Berdasarkan website bappeda.jakarta.go.id, pengeluaran belanja langsung pun banyak digunakan untuk program dengan embel-embel peningkatan, pemantapan, pemahaman, atau pemantauan.

Padahal, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar program semacam itu dikurangi karena outputnya tak efektif. “Boleh saja gubernur berjanji akan bahagiakan warga, tapi jangan awur-awurkan anggaran,” kata Idris dalam keterangan persnya, Selasa (8/5).

Tim riset Kawal Jakarta menemukan ada lima SKPD dengan serapan anggaran terbesar per 8 Mei 2018. Yaitu Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi, Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dari temuan ini, Bakesbangpol adalah SKPD dengan persentase kenaikan anggaran terbesar dari APBD tahun lalu, yakni dari Rp 28,7 miliar ke Rp 107,7 miliar. Saat ini Bakesbangpol baru menyerap sekitar 28 persen dari total anggaran tersebut.

Masalah lainnya, hingga kini tak ada laporan, baik bukti foto maupun bukti tertulis terkait kegiatan yang sudah dilaksanakan.

Selain itu, seluruh kegiatan berjalan diadakan di luar kota, dengan paket lebih dari 3 hari untuk sekitar 100 peserta per satu kali kegiatan.

Padahal, tahun lalu kegiatan yang sama bisa dilaksanakan di dalam kota dengan menyewa fasilitas pemprov DKI yang hanya membayar retribusi