Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Kawasan Ruang Udara Natuna Masih Dikuasai Singapura

Selasa, 24 April 2018 – 11:27 WIB
Kawasan Ruang Udara Natuna Masih Dikuasai Singapura - JPNN.COM
Kunker Ketua DPR Bambang Soesatyo bersama DPD dan TNI. Foto: Ist

"Keamanan wilayah Indonesia salah satunya ditentukan kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Karena itu, keberadaan pangkalan militer di Natuna, Kepulauan Riau sangat penting. Selain di Natuna, tak menutup kemungkinan kita juga akan bangun dan perkuat pangkalan militer di berbagai pulau terluar wilayah Indonesia," ujar Bamsoet.

Bamsoet mengagumi masterplan pembangunan pangkalan militer yang rencananya akan dilengkapi berbagai peralatan tempur super canggih.

Ini membuktikan keseriusan pemerintah dalam menguatkan sistem pertahanan dan keamanan negara.

"Tentu pembangunan pangkalan militer tak akan mengesampingkan pembangunan berbasis kesejahteraan di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Disini sudah ada Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Selat Lampa, dibangun Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tahun 2016. Dengan total luas lahan 16,8 hektar, saya yakin SKPT mampu mendongkrak kesejahteraan penduduk Natuna yang banyak berprofesi sebagai nelayan," jelas Bamsoet.

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan bahwa DPR RI sangat serius membangun wilayah perbatasan di berbagai pulau terluar, terdepan, dan tertinggal (3T).

DPR RI sudah mempunyai Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan.

"Dalam berbagai kajian dan hasil kunjungan ke wilayah perbatasan Indonesia, Tim telah menelaah berbagai permasalahan yang ada. Kita juga sedang mengkaji usulan apakah Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang kini satu atap dengan Kementerian Dalam Negeri, bisa dilepas menjadi badan tersendiri. Sehingga bisa lebih fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan," ujar Bamsoet.

Mantan Ketua Komisi III DPR ini menjelaskan, dalam realisasi APBN 2017, DPR RI setidaknya telah menggelontorkan Rp 1,61 triliun dengan melibatkan 18 kementerian dan lembaga setingkat kementerian untuk menyukseskan berbagai program terpadu daerah perbatasan.

"Problematika wilayah perbatasan memang sangat kompleks. Namun semua itu tidak akan menyurutkan langkah dalam membangun dan memperkuat wilayah perbatasan kita. Dengan kerjasama yang solid antara DPR RI dan pemerintah, saya yakin pembangunan di berbagai wilayah perbatasan dapat terlaksana secara cepat dan tepat," pungkas Bamsoet. (adv/jpnn)

FIR di Natuna sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan kegiatan di ruang udara perbatasan Indonesia.

Redaktur & Reporter : Natalia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   adv_dpr 
BERITA LAINNYA