KBRI Kuala Lumpur Bahas Cara Mencegah Nelayan Indonesia Masuk Laut Malaysia

jpnn.com - Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur telah menggelar diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk membahas strategi untuk mencegah nelayan-nelayan Indonesia memasuki perairan Malaysia.

Dalam keterangannya pada Kamis, Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur Supendi mengatakan selama 2022 setidaknya 122 orang anak buah kapal (ABK) atau nelayan tradisional dari dua kapal ikan dan 19 perahu nelayan ditangkap oleh Malaysia atas dakwaan pelanggaran Akta Perikanan 1985 dan Akta Imigresen 1963.

Dari ke-122 orang itu, 96 di antaranya telah dijatuhi hukuman mulai 6 bulan hingga 3 tahun, sedangkan 26 orang lainnya dipulangkan dan seluruh barang bukti disita.

FGD yang digelar pada Selasa itu diikuti oleh para perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara, dan Pemprov Kepulauan Riau.

Diskusi tersebut juga dihadiri oleh para perwakilan RI di Kuala Lumpur, Johor Bahru, Penang, Kota Kinabalu, Kuching, dan Tawau.

Menurut Supendi, FGD itu menghasilkan beberapa rekomendasi, antara lain peningkatan koordinasi dan komunikasi antara perwakilan RI dan instansi terkait di Indonesia, edukasi dan sosialiasi kepada para nelayan, serta peran aktif pemerintah daerah untuk mencegah nelayan Indonesia memasuki perairan Malaysia.

Ia juga mengatakan kementerian dan pemprov terkait perlu secara berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada nelayan tradisional di pesisir timur Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau mengenai batas-batas wilayah perairan kedua negara.

Diskusi itu juga membahas pentingnya kapal ikan yang digunakan nelayan-nelayan Indonesia dilengkapi dengan sarana navigasi, seperti AIS, GPS dan VMS, agar mereka mudah mengetahui apakah kapalnya berada di Indonesia atau negara lain.