Kebijakan BBM Bersubsidi Bakal Persulit Pemerintahan Baru

jpnn.com - JAKARTA - Sikap DPR yang mengunci kuota BBM bersubsidi maksimal 46 juta kiloliter diperkirakan akan habis pada 19 Desember 2014. Kebijakan tersebut menurut Menteri Keuangan M Chatib Basri akan berimbas kepada pemerintahan baru nantinya.

"DPR hanya menyetujui kuota BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kiloliter. Pihak PT Pertamina memperkirakan kuota BBM bersubsidi tersebut akan habis pada 19 Desember 2014. Kebijakan tersebut akan mempersulit pemerintahan baru nantinya," kata M Chatib Basri, di Jakarta, Jumat (18/7).

Pemerintah lanjutnya, sudah memperingatkan DPR agar memberi ruang bagi pemerintahan mendatang. "Saya sudah mengingatkan DPR agar memberikan ruang pada pemerintahan baru untuk bergerak, ternyata mereka (DPR,red) tidak mau," ungkap Chatib.

Satu-satu cara mengantisipasi agar kuota BBM subsidi tersebut tidak habis pada 19 Desember, menurut Chatib menjadi tugas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan berbagai penghematan sektor BBM bersubsidi. "Jika tidak, BBM bersubsidi seperti premium dan solar akan hilang dari pasar," jelasnya.

Dua hari yang lalu lanjutnya, Menkeu telah bertemu dengan PT Pertamina dan Kementerian ESDM dan sepakat mengambil langkah-langkah penghematan BBM bersubsidi tetap di angka 46 juta kiloliter.

"Bagaimana bentuk kebijakan yang akan dilakukan? Akan diumumkan oleh otoritas BBM, terutama masalah alokasi dan pendistribusian," ujarnya. (fas/jpnn)