Kebijakan DMO dan DPO Bisa Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

“Kenaikan harga minyak goreng selama ini bukan disebabkan oleh ketersediaan CPO di dalam negeri, namun karena terjadinya kenaikan harga CPO di market internasional,” ujar dia.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI) Tungkot Sipayung mengatakan kebijakan DMO dan DPO sulit dijalankan dan terbukti menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, bongkar pasang kebijakan DMO dan DPO juga menghambat serta mengurangi daya saing industri sawit.   

Tungkot menyarankan agar pemerintah bertahan pada mekanisme yang telah teruji selama ini, yakni kombinasi antara PE dan BK.

Kebijakan itu lebih menjamin  hilirisasi dan peningkatan penggunaan konsumsi domestik baik untuk energi maupun makanan.

"Misalnya, ketika harga internasional CPO naik, pemerintah tinggal menaikkan pungutan ekspor, sehingga tidak perlu menunggu sampai minyak goreng menghilang dari pasar," katanya.

Tungkot sependapat bahwa kebijakan DMO dan DPO tidak diperlukan lagi di Indonesia.

Langkah pemerintah mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng dengan melarang ekspor CPO merupakan kebijakan yang tidak tepat dan keliru.