Kebijakan Ganjar soal Pengarusutamaan Gender Jadi Rujukan DPRD Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinilai bisa menjadi mentor terkait kebijakan pengarusutamaan gender (PUG).

Ketua Bapemperda DPRD Sumut Meryl Saragih menyebutkan Jateng bahkan telah mengatur PUG dalam Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender.

Oleh karena itu, Meryl mengaku datang langsung ke Jateng mempelajari PUG.

“Kami di Sumatra Utara sedang melakukan kajian dengan Ranperda ini. Luar biasa sekali di sini, bagaimana pemprov bisa impelemntasi dari kebijakan dan anggaran yang responsif gender di Jateng,” ujar Meryl Saragih dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (2/8).

Menurut Meryl, kebijakan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo tentang Perda PUG sangat komprehensif, karenn tak fokus pada laki-laki atau perempuan saja, tetapi juga pada kelompok termarjinalkan.

“Jadi, ini sangat penting apalagi masuk dalam SDGs poin ke lima yang harus sama sama kita fokuskan ke depan,” ujarnya.

Anggota DPRD Sumut dari PDI Perjuangan itu mengatakan Perda PUG di Sumut menghadapi tantangan yang luar biasa karena budaya patriarki yang tinggi.

Padahal, lanjut Meryl, jumlah penduduk perempuan di sana mencapai 49 persen.