Kebijakan Ini Dorong Percepatan Pembangunan Sumba Timur

Sekda Pemkab Sumba Timur, Juspan, yang hadir mewakili Bupati Sumba Timur, mengatakan pihaknya segera merespons upaya mewujudkan KEK tersebut. Apalagi, daya dukung berupa lahan dan fasilitas pendukung lainnya sudah ada.

“Kami segera realisasikan dengan melihat sejumlah persyaratan untuk mewujudkan KEK tersebut,” ujarnya.

Dia juga menegaskan berbagai upaya dalam KEK sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah 2016-2021 yaitu mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang makin produktif, responsif, adil, kreatif, terpadu, inovatif, dan sejahtera.

Menurut Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Ahmad Erani Yustika saat membuka bedah buku tersebut, pembangunan daerah saat ini harus terus mendorong agar relasi kota dan desa semakin sejajar. Adapun relasi tersebut masih menempatkan desa atau daerah pinggiran dalam posisi marjinal, baik dalam konteks demografi, ekonomi, transaksi, dan relasi sosial politik.

Sejalan dengan Nawacita

Pada bagian lain, Palulu P Ndima mengatakan penerapan kawasan ekonomi khusus (KEK) sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di daerah, terutama kawasan pinggiran dan perbatasan. Hal itu sejalan dengan Nawacita yang didengungkan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari Pinggiran.

Menurut Palulu, keberadaan KEK di Sumba Timur mempunyai dampak yang sangat strategis untuk mendorong investasi dengan insentif dalam pembangunan di kawasan pinggiran dan perbatasan. Apalagi, Sumba Timur itu berbatasan dengan Australia.

“Secara geoekonomi dan geosrategi, Pulau Sumba itu sangat membutuhkan dorongan atau insentif bagi pihak swasta agar mau mengembangkan investasi di kawasan tersebut. Ini sejalan dengan tekad Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari pinggiran, sebagaimana ditekankan dalam Nawacita ke-3,” ujarnya.