Kebijakan Pangan di Pemerintahan Jokowi-JK Berhasil, Ini Buktinya

Terkait Ketimpangan dan Kepemilikan Lahan Analisis ketimpangan lahan di Indonesia dengan membandingkan data 1973 dengan 2013, menurutnya, tidak relevan mengevaluasi kedaulatan pangan era Jokowi-JK.

Semestinya membandingkan data sebelum dan pada saat era Jokowi-JK 2015-2017.

Begitu juga dengan terkait hasil survei tingkat kepuasan petani.

“Survei kepuasan petani itu kan yang melakukan INDEF sendiri. Pada survei sudah ditentukan metodologi, jumlah dan kriteria sampel respondennya. Ya itu hasilnya 76,8% responden puas atas program/bantuan Kementan, sisanya sebesar 23,2% responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas.Jadi 76,8% responden puas, bukan 76,8% petani se-Indonesia puas,” ungkap Ana.

Hasil kerja Kementan itu juga mendapat acungan jempol dari Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron.

"Keberhasilan pembangunan sektor pertanian ini tidak terlepas dari upaya panjang menuju kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan dari kinerja pemerintahan sebelumnya yang tidak terputus dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini," ujar Herman.

Kesuksesan itu, lanjut Herman, pun tak lepas dari kerja sama dari seluruh instansi terkait, baik di pemerintahan, DPR, pemerintah daerah (pemda), serta petani.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, berpendapat capaian signifikan tersebut membuktikan perkembangan sektor pertanian di Indonesia selaras dengan program pemerintah.

Riset EIU itu pun menjadi pos dan argumenpos; tak terbantahkan untuk pihak-pihak yang selama ini mengkritisi kinerja pemerintah di sektor agraria dan pangan.