Kebijakan Satu Anak di Tiongkok yang Mulai Direvisi

Bagi orang kaya, peraturan satu anak tersebut bisa jadi seperti macan kertas. Mereka bisa dengan mudah membayar denda yang 3-10 kali lipat pendapatan tahunan rata-rata rumah tangga di suatu provinsi. Angkanya ditentukan biro keluarga berencana lokal. Atau, mereka bisa pergi ke Hongkong, Singapura, bahkan Amerika Serikat (AS) untuk melahirkan anak.

Tetapi, buat warga miskin, kebijakan itu seperti macan yang sangat buas. Di daerah pinggiran, tempat sebuah keluarga membutuhkan tenaga kerja ekstra untuk mengurus sawah dan ladang, keinginan memiliki anak, khususnya laki-laki, tentu saja menjadi impian. Namun, kebijakan tersebut berlaku tanpa ampun.

Sejak peraturan itu diberlakukan pada 1979, hanya satu kali Tiongkok mengendurkannya. Pada pertengahan 1980-an, sebagai respons pada konflik yang terjadi dan tingginya pelanggaran atas pemberlakuan kebijakan tersebut, pemerintah mengizinkan pasangan yang tinggal di wilayah pedalaman dan hanya memiliki seorang anak perempuan untuk memiliki anak kedua. Tujuannya, pasangan itu memiliki satu kali kesempatan untuk memiliki putra.

Kemudian, pasangan yang kedua adalah anak tunggal yang diperbolehkan memiliki dua anak. Saat ini, sesuai dengan reformasi aturan tersebut, pasangan suami-istri bisa memiliki dua anak jika salah seorang di antara mereka merupakan anak tunggal.

Untuk mendukung kebijakan pengendalian kelahiran itu, pemerintah Tiongkok berkali-kali mengklaim bahwa peraturan tersebut berhasil mencegah sekitar 400 juta kelahiran. Selain itu, Tiongkok berkontribusi besar pada kesuksesan program pengendalian populasi global.

Namun, reformasi itu dianggap terlambat. Berdasar data Kementerian Kesehatan Tiongkok yang dirilis Maret lalu, ada 336 juta kasus aborsi dan 222 juta perempuan yang menjalani operasi steril sejak 1971. Meski baru berlaku pada 1979, sejumlah aturan KB yang tidak terlalu ketat berlaku di Tiongkok sebelumnya. (New York Times/The Guardian/cak/c14/dos)