JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2020

Senin, 07 September 2020 – 15:00 WIB

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Proses Hukum Calon Kepala Daerah Selama Pilkada 2020 - JPNN.COM

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Foto: Ricardo/JPNN.com

Diketahui, terkait penundaran proses hukum terhadap paslon yang maju di pilkada, Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram bernomor ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Baca Juga:

Kapolri Perintahkan Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah saat Pilkada 2020

Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, penundaan proses perkara hukum perlu dilakukan untuk menjaga netralitas Polri dalam Pilkada Serentak 2020. Juga untuk menghindari konflik kepentingan.

BACA JUGA: Mbak Desi Mendadak Dijemput Polisi setelah Video Berbuat Dosa Viral di Media Sosial

“Paslon yang sedang bermasalah hukum kalau polisi lakukan pemeriksaan bisa dituduh tidak netral. Itu yang kami hindari,” ujar Argo kepada wartawan, Rabu (2/9). (cuy/jpnn)

Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk menunda semua proses hukum yang melibatkan calon kepala daerah selama Pilkada 2020 berlangsung. Hal ini dilakukan agar Kejagung tidak dianggap menjegal salah satu calon yang maju di pilkada.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS Kejagung Proses Hukum Calon Kepala Daerah Pilkada 2020

BERITA KEJAGUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA

BERITA TERPOPULER