Kelangkaan Solar Ganggu Ekonomi Daerah

Minggu, 31 Maret 2013 – 10:33 WIB

Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi terhitung mulai tanggal 1 Februari 2013 dilarang menggunakan jenis BBM tertentu berupa minyak solar (gas oil); 2. Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 dilarang menggunakan jenis BBM tertentu berupa minyak solar (gas oil).”

Bila mengacu pada aturan ini, tambah Zulkenedi, seharusnya Sumbar belumlah provinsi termasuk menerapkan aturan ini. Anehnya, kenapa krisis solar turut terjadi di Sumbar. Bahkan, pantauan Komisi II DPRD Sumbar di lima kabupaten/kota, krisis solar hampir terjadi di setiap SPBU. Persoalannya, menurut pengelola sejumlah SPBU sebut Zulkenedi, kuota solar sejak beberapa waktu belakangan sudah dikurangi Pertamina. Pengurangannya berkisar mulai 30-50 persen, makanya wajar terjadi krisis solar di Sumbar.

“Wajar muncul beragam persepsi di masyarakat. Termasuk, dugaan ada pihak “bermain” dalam persoalan ini. Solar sengaja dibiarkan langka di masyarakat, sehingga bisa menjadi senjata ampuh bagi pengelola perminyakan di Sumbar mendesak DPR RI menaikan harga BBM. Kalaulah dugaan ini, tentu kita prihatin sekali. Apalagi kalangan paling terkena dampak dalam persoalan ini, tak jauh-jauh dari masyarakat berekonomi kecil,” katanya.

DPRD Sumbar merasa heran juga, kenapa pemilik SPBU ataupun Hiswana Migas tenang-tenang saja menyikapi persoalan ini. Seharusnya elemen ini perlu lebih “garang” menyikapi ini, sehingga bisa diketahui akar persoalan dan jalan keluar terhadap persoalan ini. Kalaulah tetap diam, jelas kurang baik juga dan malahan bisa menimbulkan asumsi-asumsi baru soal krisis solar ini.