Sabtu, 11 Oktober 2014 – 23:36 WIB
JAKARTA - Program pembangunan sektor infrastruktur dan energi pada lima tahun ke depan diperkirakan membutuhkan dana swasta USD 57 miliar. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meyakini, target investasi tersebut bisa tercapai di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) meski situasi politik sedang labil.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Natsir Mansyur menyatakan, kabinet Jokowi-JK memang butuh investasi swasta yang cukup besar. Hal tersebut dilakukan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 7 persen per tahun. "Program percepatan ekonomi daerah selama lima tahun ke depan kami perkirakan membutuhkan investasi swasta sekitar USD 57 miliar. Salah satunya, program tol laut yang membutuhkan dana USD 8 miliar," terangnya kepada Jawa Pos kemarin (10/10).
Namun, lanjut dia, sektor yang dirasa bakal membutuhkan dana yang lebih besar itu adalah di lingkup energi. Yakni, kebutuhan fasilitas 34 LNG receiving terminal, 85 terminal gas kota, dan 200 stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG). Kebutuhan tersebut ditaksir bakal membutuhkan dana swasta USD 15 miliar.
"Belum lagi, pembangunan pembangkit listrik yang direncanakan menambah 25 ribu mw. Dari total rencana itu, swasta diperkirakan mendapat bagian sekitar 10 ribu mw. Tentu saja investasinya dalam berbagai macam seperti pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), hingga pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Kami perkirakan investasinya USD 14 miliar," ungkapnya.
JPNN.com 
