Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com

Kemenaker Minta Asosiasi LPKS Tingkatkan Kualitas Pelatihan

Jumat, 16 Maret 2018 – 18:07 WIB
Kemenaker Minta Asosiasi LPKS Tingkatkan Kualitas Pelatihan - JPNN.COM
Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Bambang Satrio Lelono. Foto: Kemenaker

jpnn.com, JOGJA - Pemerintah mendorong  Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di seluruh Indonesia  yang tergabung dalam wadah Asosiasi LPKS agar meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas.

Asosiasi LPKS diharapkan dapat membantu upaya pemerintah dalam mempersiapkan tenaga-tenaga kompeten dan profesional yang  bisa bersaing di tingkat global, khususnya pada bidang digitalisasi, otomasi dan artifisial intelligent.

“Peningkatan mutu layanan pelatihan merupakan sesuatu yang mutlak, terlebih dengan tantangan ke depan di era revolusi industri 4.0 saat ini,” Kata Dirjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Bambang Satrio Lelono pada penutupan Rapat Koordinasi Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) Tahun 2018 di Yogyakarta, Kami (15/3).

Menurut Satrio, perbaikan mutu keluaran lembaga pelatihan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dunia industri, serta masyarakat.

“Ke depan pembangunan Indonesia akan berfokus pada SDM untuk mengelola infrastruktur yang sudah kami bangun. Kami akan melibatkan seluruh komponen dalam mencetak tenaga kerja andal, termasuk LPKS ini,” kata Satrio

Satrio berharap semua lembaga pelatihan yang ada memiliki satu presepsi, visi dan misi serta berkomitmen dalam rangka peningkatan kualitas SDM Indonesia

“Peningkatkan mutu lulusan LPKS yang kompeten dan berdaya saing, sebagai nilai jual strategis sesuai kebutuhan Industri. Saya berharap ke depan, bapak-ibu yang ada di sini sebagai pelaksana. Pemerintah hanya sebagai pendorong ataupun motivator yang memfasilitasi. Namun output keluaran pelatihan kualitasnya harus terjaga. Jangan sampai output pelatihan tidak diterima di pasar kerja,” jelas Satrio

Berdasarkan data Kemnaker, saat ini tercatat  8. 066 lembaga pelatihan kerja. Namun, dari jumlah itu, baru sebanyak 4.324 lembaga.yang sudah memiliki vocational identification number (Vin) dari Direktorat Lembaga Pelatihan Ditjen Binalattas Kementerian Ketenagakerjaan.

Pemerintah mendorong Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di seluruh Indonesia yang tergabung dalam wadah Asosiasi LPKS agar meningkatkan mutu layanan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA LAINNYA