Kemenakertrans Siap Ambil Alih BLK Pemda yang Terbengkali

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi siap mengambilalih pengelolaan Balai-balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah daerah  di tingkat provinsi, kabupaten/kota  yang kondisinya terbengkalai dan tidak berfungsi secara optimal dalam menyelenggarakan pelatihan kerja

Pengambilalihan pengelolaan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja  BLK-BLK dan memberikan manfaat yang maksimal untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja di daerah-daerah.

"Bila pemerintah daerah tidak mampu mengelola dan memanfaatkan  keberadaan BLK, maka kita siap mengambilalih pengelolaan dan aset BLK  melaui kesepakatan bersama,” kata menteri Tenaga kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar di Jakarta pada Rabu (25/6), seusai melakukan peninjauan Balai Besar Latihan Kerja Industri Medan pada Rabu (25/6)

Muhaimin mengatakan, saat ini sebagian besar BLK di daerah-daerah belum memiliki kualitas, kapasitas pelatihan dan instruktur yang memadai. Masih banyak balai latihan kerja UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah) milik Pemda yang memerlukan pembenahan-pembenahan menyeluruh. 

"Ada beberapa aspek yang harus dibenahi yaitu infrastruktur dan peralatan pelatihan, kuantitas dan kualitas instruktur, metode dan kurikulum pelatihan serta manajemen pengelolaan BLK itu sendiri," kata Muhaimin.

Data Kemenakertrans terakhir menyebutkan, Dari 252 BLK milik pemda tersebut, hanya 10 persen saja BLK milik Pemda yang kondisi infrastruktur dan fasilitas yang baik. Selebihnya 49 presiden BLK milik pemda kondisinya sedang, dan 41 presiden kondisinya dikategorikan buruk.

Muhaimin mengatakan pemerintah daerah seringkali  tidak memiliki anggaran yang cukup untuk mengelola BLK. Padahal, menurut dia, BLK sangat penting mencetak tenaga kerja yang dibutuhkan pasar kerja dan industri.  

Muhaimin berharap pemerintah daerah lebih serius mengelola dan mengembangkan BLK, yaitu dengan meningkatkan alokasi anggaran serta merintis kemitraan yang kreatif dengan perusahaan-perusahaan swasta.