Kemenbudpar Beri Garansi Film Asing Tetap Tayang

Senin, 21 Februari 2011 – 05:35 WIB

Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Jero Wacik didampingi aktor film Dedy Mizwar, Tio Pakusadewo, dan Slamet Rahardjo saat Press Conference mengenai masalah pajak film impor di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, Minggu (20/2) malam. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Menurut bintang dalam film Naga Bonar itu, pihak-pihak yang menjalankan proses distribusi film asing merasa khawatir setelah terbit surat edaran dari Dirjen Pajak tersebut. ’’Surat itu kan hanya menegaskan supaya mereka (importer dan eksporter film asing) membayar pajak yang wajar dan sesuai dengan aturan. Tidak ngomong tetang kenaikan pajak,’’ jelas dia.

Dia membandingkan, selama ini pajak yang diterapkan di Indonesia untuk distribusi film asing cukup murah. Dia menyebutkan, di Indonesia setiap kopi film asing dikenakan pajak hingga Rp 2 juta. Di Thailand, satu kopi film impor dikenakan pajak hingga Rp 30 juta. ’’Nyatanya hingga sekarang di Thailand film asing masih bisa masuk. Ini hanya gertakan,’’ kata dia.

Dedi Mizwar berharap agar pemerintah bersikap tegas. Pemerintah harus memberikan aturan perpajakan yang wajar dan adil bagi film lokal dan impor. Sebagai orang yang berkecimpung di perfilman, Dedi menyatakan siap membayar pajak. Dari pajak tersebut, selanjutnya bisa dikembalikan lagi ke insan perfilman dengan dibentuknya Badan Perfilman Indonesia (BPI) untuk meningkatkan kualitas film lokal.

Diberitakan sebelumnya, importer-importer film Hollywood dan Motion Picture Association (MPA) mengancam akan menghentikan distribusi film Hollywood ke Indonesia. MPA merupakan perkumpulan produsen film Hollywood. Ancaman tersebut keluar setelah mereka menilai pajak yang dikenakan untuk impor dan distribusi film asing di Indonesia cukup tinggi. (wan/c4/iro)