Kemenbudpar Beri Garansi Film Asing Tetap Tayang

Senin, 21 Februari 2011 – 05:35 WIB

Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Jero Wacik didampingi aktor film Dedy Mizwar, Tio Pakusadewo, dan Slamet Rahardjo saat Press Conference mengenai masalah pajak film impor di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, Minggu (20/2) malam. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS

Namun Wacik belum bisa menerangkan dengan jelas tentang opsi baru pajak bea masuk film impor. ’’Bisa naik, bisa juga turun. Kan masih dalam pembahasan,’’ kata dia. Apa pun kebijakan pajak untuk film impor berfungsi untuk menggenjot geliat film lokal.

Fungsi itu sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Dalam undang-undang tersebut, diatur bahwa komposisi film lokal di pasaran harus 60 persen dan film impor 40 persen. Tetapi, kondisi sekarang berbalik. Film impor mencapai 70 persen, sedangkan film lokal sekitar 30 persen.

Terkait ancaman boikot, Wacik menjelaskan bahwa kecil kemungkinan hal tersebut bisa terwujud. Sebab, Indonesia memiliki potensi pasar penikmat film yang besar. ’’Masyarakat kita mencapai 237 juta jiwa,’’ katanya. Produser film tentu membutuhkan pasar yang luas untuk menjual film mereka.

Sementara itu, Dedi Mizwar menjelaskan, ada motivasi buruk dengan meningkatnya opini publik pemboikotan film asing. Motivasi tersebut bisa muncul dari pihak importer dan eksporter film asing. ’’Ada upaya mengadu domba antara masyarakat penikmat film dan pemerintah,’’ jelas aktor sekaligus sutradara dan produser tersebut.